HALTIM,kapita.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Kegiatan berlangsung di Aula Penginapan Marfa, Rabu (16/9/2026), dihadiri Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tim konsultan Universitas Hahanuddin Makassar, serta para peserta FGD.
Dalam sambutannya, Ricky menegaskan bahwa dokumen RP3KP yang telah disusun nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif yang tersimpan dan tidak digunakan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Dokumen RP3KP ini jangan menjadi dokumen yang kemudian disimpan rapi. Jangan sampai dokumen ini hanya menjadi pajangan, enak dipandang tetapi tidak ada manfaatnya,” tegas Ricky.
Menurutnya, RP3KP merupakan salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni, lingkungan yang sehat, air bersih, sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung kawasan perumahan dan permukiman.
Ia menjelaskan, pembangunan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada bangunan fisik rumah. Penataan kawasan juga menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, asri, dan layak ditinggali.
“Yang kita pikirkan jangan hanya simbol rumahnya, tetapi bagaimana menata kawasannya. Kawasan itu bisa menjadi terberantakan, atau bisa menjadi nyaman, asri, dan enak untuk ditinggali,” ujarnya.
Ricky mengatakan, dokumen RP3KP harus mampu menjawab sejumlah kebutuhan dasar perencanaan daerah, mulai dari lokasi masyarakat tinggal, kondisi rumah, kebutuhan perumahan ke depan, kawasan yang perlu dikembangkan hingga kawasan yang harus dilindungi.
“Dokumen RP3KP harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: di mana masyarakat kita tinggal dengan nyaman, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kebutuhan perumahannya ke depan, di mana kawasan yang harus dikembangkan, dan di mana kawasan yang perlu dilindungi,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan di wilayah yang berkembang sebagai kawasan industri. Menurutnya, perkembangan kawasan industri harus diikuti dengan perencanaan perumahan dan permukiman yang baik agar kebutuhan masyarakat dapat diantisipasi secara berkelanjutan.
Karena itu, Ricky meminta seluruh peserta FGD aktif memberikan masukan berdasarkan kompetensi masing-masing. Ia juga mengingatkan tim penyusun agar tidak hanya bergantung kepada konsultan, terutama dalam penyediaan data.
“Jangan terlalu menggantungkan harapan besar kepada tim konsultan kalau kita tidak memberikan data yang akurat,” tegasnya.
Menurut Ricky, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Ia menilai, konsep satu data menjadi penting karena setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan membutuhkan dasar data yang jelas.
“Setiap kali melangkah datanya harus ada. Makanya dari zaman Presiden Jokowi sampai Presiden Prabowo, yang selalu diminta adalah satu data, satu data, satu data,” ungkapnya.
Ia berharap melalui FGD review tersebut, dokumen RP3KP Halmahera Timur dapat diperkuat dengan data dan masukan dari berbagai pihak sehingga benar-benar menjadi pedoman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman, sehat, terarah, dan berkelanjutan. (Red)
