HALTIM,kapita.id– Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga efektivitas belanja dan pemerataan pembangunan.
Sorotan tersebut disampaikan melalui pandangan umum Fraksi DARI yang dibacakan Juru Bicara (Jubir) Muhammad Ramdhan Hi Murid dalam rapat paripurna DPRD Halmahera Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi DARI menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya APBD maupun terpenuhinya target administratif, tetapi sejauh mana kebijakan fiskal mampu memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Fraksi DARI menilai, meskipun Halmahera Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan aktivitas investasi terus berkembang, masih terdapat persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius.
Di antaranya kualitas infrastruktur, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja masyarakat lokal, kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Salah satu perhatian utama Fraksi DARI adalah struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp1,1 triliun atau meningkat 18,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, PAD justru diproyeksikan hanya sebesar Rp42,7 miliar atau mengalami penurunan 2,57 persen, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,05 triliun.
Menurut Fraksi DARI, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan penyebab penurunan PAD, mengevaluasi objek pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang belum tergarap.
Selain pendapatan, Fraksi DARI juga mempertanyakan rencana penggunaan SiLPA sebesar Rp253,3 miliar untuk menutup defisit RAPBD 2027 yang mencapai Rp251,8 miliar.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan sumber pembentukan SiLPA, termasuk apakah berasal dari efisiensi belanja, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, maupun kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.
Secara khusus, Fraksi DARI meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka daftar kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya, terutama pekerjaan fisik yang telah mencapai progres 100 persen tetapi belum menerima pelunasan pembayaran.
Pada sisi belanja, Fraksi DARI menyoroti rencana belanja daerah sebesar Rp1,3 triliun, dengan belanja operasi Rp901,2 miliar dan belanja modal Rp322,01 miliar. Besarnya belanja operasi dinilai perlu disertai penjelasan mengenai komposisi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan penunjang lainnya agar efektivitas penggunaan anggaran dapat diukur.
Sementara itu, peningkatan belanja modal sebesar 53,05 persen dari Rp210,3 miliar menjadi Rp322,01 miliar dinilai sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah diminta menjelaskan proyek prioritas dan memastikan pemerataan pembangunan, terutama pada sektor jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanian, dan perikanan.
Fraksi DARI turut memberikan perhatian terhadap penurunan belanja bantuan keuangan sebesar 13,37 persen menjadi Rp122,9 miliar, terutama pada alokasi Dana Desa. Pemerintah diminta menjelaskan besaran penurunan serta strategi menjaga kesinambungan pembangunan desa, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat.
Dalam aspek pembangunan ekonomi, Fraksi DARI mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam dan aktivitas investasi di Halmahera Timur harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal. Pemerintah diharapkan memperkuat kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, serta sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. Fraksi DARI meminta agar ancaman kerusakan daerah aliran sungai, banjir, pencemaran, dan tekanan terhadap ruang hidup masyarakat mendapat perhatian konkret dalam kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi DARI mempertanyakan rencana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar pada Bank Maluku Malut. Pemerintah diminta menjelaskan proyeksi keuntungan, potensi dividen, risiko investasi, serta manfaat penyertaan modal tersebut bagi perluasan akses pembiayaan UMKM dan pelaku usaha lokal.
Menutup pandangannya, Fraksi DARI berharap pemerintah daerah memberikan jawaban secara substantif terhadap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan, disertai data, dasar perhitungan, serta penjelasan yang dapat diuji bersama dalam pembahasan RAPBD.
Fraksi DARI menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal, menyelesaikan kewajiban masa lalu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan Halmahera Timur tidak ditentukan oleh seberapa besar angka yang tertulis dalam APBD, melainkan oleh seberapa jauh anggaran tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat,” demikian penegasan Fraksi DARI dalam pandangan umumnya. (Red)













