HALTIM,kapita.id– Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol. Mirzal Alwi, S.I.K., mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai upaya memperluas akses pelayanan dan memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah.
Usulan tersebut disampaikan Mirzal Alwi saat memberikan pemaparan dalam kunjungan kerjanya di Aula Lantai I Kantor Bupati Halmahera Timur, Jumat (20/11/2026).
“Keberadaan ULT sangat penting untuk mendekatkan pelayanan BNN kepada masyarakat, terutama dalam pemeriksaan narkoba dan tes urine,” tegasnya.
Ia menjelaskan, melalui ULT masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan narkoba. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama BNN dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Jadi saya minta nanti Bapak siapkan satu tempat untuk ULT di sini. Nanti ada perwakilan kita. Manfaatnya banyak, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik, karena biaya yang dikeluarkan juga besar,” ujar Mirzal.
Ia mencontohkan, pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan bagi calon tenaga kerja yang hendak melamar pekerjaan di perusahaan pertambangan. Sebab, salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba.
“Melalui ULT, BNN dapat mendatangkan tim untuk melaksanakan pemeriksaan urine secara langsung di Halmahera Timur,” jelasnya.
Mirzal juga meminta Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di Halmahera Timur memperkuat koordinasi dengan BNN, khususnya terkait standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan urine. Ia menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang benar agar hasilnya valid dan tidak disalahgunakan.
Selain mendorong pembentukan ULT, Mirzal menyoroti meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkoba di wilayah Maluku Utara. Ia menyebut kelompok usia 15–24 tahun menjadi salah satu kelompok yang paling rentan, termasuk di Halmahera Timur dan wilayah pertambangan lainnya.
Menurutnya, perkembangan kawasan industri dan pertambangan harus diantisipasi dengan penguatan pengawasan serta langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba.
Ia juga mengusulkan agar deteksi dini melalui pemeriksaan narkoba bagi calon pengantin dapat menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah sebagai salah satu upaya perlindungan generasi mendatang.
Mirzal menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi kesehatan, dan masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. (Red)













