HALTIM,kapita.id- Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.
Bupati Ubaid menekankan, saat ini pemerintah daerah tengah memasuki periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati masa jabatan 2025–2029, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Oleh karena itu, diperlukan kerja keras, sinergi, serta percepatan langkah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju,” kata Ubaid.
Dikatakan, Kabupaten Halmahera Timur saat ini berada pada tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Tahap awal ini difokuskan pada pembangunan fondasi transformasi menuju visi besar “Halmahera Timur Tanbirahi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.
Tema Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang diangkat adalah “Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pemerintah Daerah”. Tema ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang telah dirumuskan.
Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan di 10 kecamatan, tercatat sebanyak 282 usulan prioritas yang terdiri dari, 206 usulan bidang infrastruktur, 57 usulan bidang perekonomian, 19 usulan bidang sosial budaya.
Ubiad menegaskan, pentingnya sinergi antara pendekatan bottom-up melalui aspirasi masyarakat dan pendekatan top-down dari kebijakan pemerintah pusat.
“Pelaksanaan program prioritas nasional seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan,” tegasnya.
Lanjut dia, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun delegasi kecamatan, dapat berperan aktif dan fokus pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Ia juga menekankan pentingnya berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta rencana strategis masing-masing OPD.
“Kepala OPD harus proaktif dan responsif terhadap kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Setiap kegiatan harus memiliki output yang jelas, baik dari sisi lokasi, volume, maupun kesesuaian dengan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Rencana kerja (Renja) harus menjadi penjabaran konkret dari Renstra OPD untuk tahun 2027. Pentingnya memperkuat kerja sama, koordinasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam merumuskan program pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Halmahera Timur,” tandas Ubaid. (Red)
