HALTIM,kapita.id- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) V2.0.9 Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula pertemuan Kantor DPMD Kabupaten Halmahera Timur, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara itu diikuti perangkat desa dari 102 desa se-Kabupaten Halmahera Timur.
Peserta Bimtek terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
Dalam sambutannya, Ricky menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, pemahaman terhadap SISKEUDES diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap para perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa selaku peserta Bimtek, dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyerap materi dengan baik, dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya di masing-masing desa,” ujar Ricky.
Ricky juga meminta BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan pendampingan dan penjelasan secara detail kepada peserta terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES.
“Kami juga berharap kepada BPKP selaku salah satu narasumber dapat membantu desa dengan mengajarkan secara detail penggunaan SISKEUDES, karena sistem ini merupakan produk BPKP. Dengan pemahaman yang baik, kami berharap perangkat desa dapat mengoperasikan sistem ini secara tepat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa,” katanya.
Menurut Ricky, penguasaan SISKEUDES tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Ia berharap melalui Bimtek tersebut, seluruh perangkat desa dapat meningkatkan pemahaman dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa melalui SISKEUDES V2.0.9.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)
