TOBELO,kapita.id –Sekretaris Umum (Sekum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, meminta KONI Provinsi Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Maluku Utara 2026, khususnya terkait kepemimpinan juri dan wasit di sejumlah cabang olahraga.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul protes yang dilayangkan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Halmahera Timur atas hasil pertandingan yang dinilai merugikan atlet Haltim pada ajang Porprov V Malut.
Menurut Ashadi, sikap yang diambil Ketua Pertina Haltim merupakan hal yang wajar karena didasari oleh rasa ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan yang dianggap tidak adil.
“Apa yang kemudian terjadi saat ini di Pertina Haltim dan sikap yang diambil oleh Ketua Pertina Haltim, bagi kami di KONI Haltim merupakan hal yang wajar. Kami menghormati keputusan tersebut karena Pertina Haltim merasa dirugikan dalam pertandingan kemarin,” ujar Ashadi.
Ia menegaskan, kejadian yang dialami cabang olahraga tinju bukanlah kasus pertama yang dikeluhkan kontingen Halmahera Timur selama pelaksanaan Porprov V Malut. Sebelumnya, sejumlah cabang olahraga lain juga mengaku mengalami hal serupa akibat keputusan juri dan wasit.
“Ada beberapa cabang olahraga yang merasa dirugikan, di antaranya Kempo, Karate, Silat, dan Taekwondo. Karena itu kami meminta KONI Provinsi Maluku Utara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov kali ini,” katanya.
Selain itu, Ashadi juga menyoroti insiden yang terjadi pada cabang olahraga sepak bola yang melibatkan Persihaltim. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama Porprov harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang pada penyelenggaraan berikutnya.
“Kami juga melihat adanya persoalan dalam pertandingan sepak bola antara Halmahera Timur dan Kota Ternate. Karena itu evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar ke depan pelaksanaan Porprov lebih profesional dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.
Ashadi menilai KONI Provinsi perlu membentuk komisi pertandingan yang independen guna memastikan seluruh keputusan pertandingan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
“Kami membutuhkan komisi pertandingan yang independen. Jangan sampai ada juri atau wasit yang memiliki kedekatan dengan atlet, pelatih, atau daerah tertentu yang sedang bertanding. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi objektivitas dalam pertandingan,” tegasnya.
Menurutnya, integritas juri dan wasit merupakan faktor penting dalam pembinaan olahraga. Jika persoalan tersebut tidak dibenahi, maka akan berdampak pada perkembangan atlet dan kualitas prestasi olahraga di Maluku Utara.
“Bagaimana kita mau berbicara tentang pengembangan olahraga ke depan kalau masih ada persoalan-persoalan seperti ini. Atlet sudah berlatih keras, tetapi hasil pertandingan justru dipengaruhi oleh keputusan yang dipersoalkan.
Jika ini terus terjadi, maka perkembangan olahraga akan sulit mencapai hasil maksimal, termasuk dalam persiapan menuju ajang yang lebih tinggi seperti PON,” katanya.
Ashadi berharap masukan dari KONI Halmahera Timur dapat menjadi perhatian KONI Provinsi Maluku Utara guna memperbaiki tata kelola pertandingan dan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan Porprov di masa mendatang.
“Kami berharap evaluasi ini benar-benar dilakukan demi menjaga kepercayaan atlet, pelatih, dan seluruh insan olahraga. Porprov harus menjadi ajang yang menjunjung tinggi sportivitas, keadilan, dan integritas demi kemajuan olahraga Maluku Utara,” pungkasnya. (Red)
