HALTIM,kapita.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, mewakili Bupati Halmahera Timur, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat Eselon, Kamis (8/10/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di daerah.
Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan harapan Bupati Halmahera Timur agar HLM TPID menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Bupati berharap kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ricky.
Ricky menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berfokus pada komoditas bawang, rica dan tomat atau Barito. Menurutnya, pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Ia kemudian menekankan empat langkah utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Pertama, keterjangkauan harga dilakukan dengan memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap berada pada tingkat yang wajar.
Kedua, ketersediaan pasokan harus dijaga melalui upaya memastikan kecukupan stok komoditas strategis.
Ketiga, kelancaran distribusi diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat disalurkan secara lancar hingga ke wilayah konsumen.
Keempat, komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi dan penyampaian informasi yang cepat, tepat dan terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, distributor dan masyarakat.
“Jadi pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan perkembangan inflasi yang masih menjadi perhatian bersama.
Ia menyebutkan, hingga September 2026, angka inflasi tercatat sebesar 5,72 persen dan menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Handi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah strategis menghadapi tekanan harga, khususnya menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, terdapat sejumlah komoditas yang menjadi pendorong inflasi di Kabupaten Halmahera Timur.
Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
Kondisi tersebut menjadi perhatian TPID untuk selanjutnya dilakukan langkah pengendalian melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait.
Melalui HLM TPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. (Red)
