HALTIM,kapita.id– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara menggelar harmonisasi lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) di Ruang Rapat Pala, Ternate, Kamis (12/11/2026).
Lima Ranperda tersebut masing-masing mengatur tentang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penyertaan Modal Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan harmonisasi dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah adat, memperkuat kepastian hukum, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan.
“Harmonisasi menjadi ruang untuk memastikan materi muatan regulasi benar-benar sesuai dengan kewenangan daerah, memiliki kejelasan norma, serta dapat diterapkan secara efektif. Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus terjaga sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Topan.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, saat membuka rapat menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah. Sebab, proses tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil sekaligus memastikan materi muatan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Melalui harmonisasi, kita tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga syarat materil karena dalam harmonisasi Kanwil tidak membenarkan atau menyalahkan perda yang telah disusun, tetapi Kanwil memberikan masukan dan juga arahan bagaimana perda yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Mia.
Dalam pemaparan hasil harmonisasi, tim juga menemukan sejumlah rumusan pasal yang perlu diperbaiki. Beberapa ketentuan dinilai masih merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan lainnya sehingga perlu disederhanakan agar lebih jelas dan mudah dipahami.
Perwakilan pemrakarsa, Sodiq Efendi selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Haltim, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Maluku Utara atas pelaksanaan harmonisasi terhadap lima Ranperda yang diajukan DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
Ia menyatakan sependapat bahwa harmonisasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Berbagai catatan dan masukan dari tim harmonisasi, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui penyesuaian rancangan peraturan daerah.
“Pemkab Haltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi ini sehingga penyusunan Ranperda dapat segera masuk ke tahapan selanjutnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur untuk memastikan seluruh catatan perbaikan ditindaklanjuti sebelum draf bersih diserahkan ke tahap finalisasi. (Red)
