HALTIM  

DPRD Haltim Tegaskan PT Arumba Jaya Perkasa Harus Penuhi Kewajiban terhadap Masyarakat Lingkar Tambang

avatar Tidak diketahui
RDP DPRD Halmahera Timur bersama Aliansi Masyarakat Desa Wasile

HALTIM,kapita.id– Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, memastikan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan antara masyarakat Desa Wasilei, Kecamatan Wasile Selatan, dengan pihak PT Arumba Jaya Perkasa dan perusahaan subkontraktornya untuk membahas sejumlah tuntutan masyarakat terkait aktivitas pertambangan.

Hal tersebut disampaikan Idrus yang didampingi anggotanya usai menerima dan berdialog dengan Aliansi Masyarakat Desa Wasilei dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai II Kantor DPRD Halmahera Timur, Selasa (17/11/2026).

Idrus menjelaskan, agenda awal RDP tersebut sebenarnya menghadirkan pihak PT Arumba bersama Aliansi Masyarakat Desa Wasilei. Namun, karena pihak perusahaan tidak menghadiri undangan, DPRD tetap melanjutkan pertemuan dengan mendengarkan langsung aspirasi dan tuntutan masyarakat.

“Ada dua hal utama yang menjadi tuntutan masyarakat, yakni terkait RIPPM yang menjadi tanggung jawab PT Arumba sebagai pemegang IUP, serta persoalan rekrutmen tenaga kerja masyarakat lingkar tambang,” jelasnya.

Menurut Idrus, berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, PT Arumba telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun, tetapi pelaksanaan kewajiban program RIPPM dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, DPRD akan meminta penjelasan langsung dari perusahaan terkait realisasi program tersebut.

Selain itu, persoalan rekrutmen tenaga kerja juga menjadi perhatian. Idrus mengungkapkan, sebelum PT Arumba beroperasi, pernah dilakukan pertemuan antara pimpinan perusahaan dengan tujuh kepala desa lingkar tambang di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan disebut telah menjanjikan prioritas perekrutan tenaga kerja non-skill bagi masyarakat dari tujuh desa tersebut.

“Sementara untuk tenaga kerja dengan kualifikasi atau keterampilan khusus (skill), apabila tidak tersedia di tujuh desa lingkar tambang, perusahaan dapat merekrut tenaga kerja dari luar wilayah. Namun, berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepala desa dalam RDP, komitmen tersebut dinilai belum terealisasi,” ujarnya.

Idrus juga menyoroti mekanisme perekrutan tenaga kerja yang selama ini disebut dilakukan melalui perusahaan kontraktor, bukan langsung oleh PT Arumba. Kondisi tersebut dinilai perlu diperjelas agar komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal tidak terabaikan.

“Kita akan pastikan untuk mengundang PT Arumba di Wasilei agar bisa duduk bersama, berbicara bersama, dan menyelesaikan persoalan yang menjadi kewajiban PT Arumba,” tegas Idrus.

Ia menambahkan, DPRD berencana menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat, dengan lokasi di Kantor Camat Wasile. Pertemuan tersebut akan melibatkan masyarakat Desa Wasilei, pihak PT Arumba, serta perusahaan subkontraktor guna mencari penyelesaian atas tuntutan yang disampaikan.

Terkait ketidakhadiran pihak perusahaan dalam RDP tersebut, Idrus menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, surat undangan baru disampaikan oleh staf perusahaan pada malam sebelum pelaksanaan rapat.

“Karena itu, DPRD akan menjadwalkan kembali pertemuan agar seluruh pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung, kalau bukan di hari Jumat kemungkinan di hari Sabtu besok,” tandas Idrus. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *