HALTIM,kapita.id– Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah persoalan strategis dijelaskan, mulai dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), kewajiban pembayaran kegiatan lanjutan, hingga penurunan alokasi Dana Desa.
Jawaban pemerintah daerah tersebut dibacakan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Senin (16/11/2026) malam tadi.
Dalam penyampaiannya, Anjas menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas fiskal, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, kritik, saran, dan rekomendasi yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD dalam memastikan kebijakan fiskal berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi sorotan Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) mengenai rendahnya kontribusi PAD, pemerintah menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 masih didominasi transfer pemerintah pusat sebesar 93,45 persen, sedangkan kontribusi PAD hanya 3,87 persen.
Pemerintah mengakui peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik wilayah, struktur ekonomi, keterbatasan basis pajak dan retribusi, serta besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen memperkuat PAD secara bertahap melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, optimalisasi sektor unggulan, peningkatan kontribusi BUMD, serta penguatan tata kelola aset daerah tanpa membebani masyarakat dan menghambat investasi.
Terkait pembiayaan, pemerintah menjelaskan bahwa perkiraan penerimaan SiLPA pada RAPBD 2027 sebesar Rp253,38 miliar bersumber dari SiLPA audited tahun anggaran 2025 sebesar Rp451,14 miliar. Besarnya SiLPA tersebut salah satunya disebabkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba dari pemerintah pusat pada akhir Desember 2025 sehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa pada APBD 2026 telah dialokasikan anggaran kegiatan lanjutan sebesar Rp194,66 miliar yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, hingga November 2026 telah diselesaikan pembayarannya sebesar Rp157,87 miliar, sehingga masih tersisa kewajiban sekitar Rp36,78 miliar.
Anjas menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap melayani pengajuan pembayaran kegiatan lanjutan sepanjang progres fisik pekerjaan sesuai dengan progres yang diajukan. Rincian pekerjaan dan realisasi pembayarannya juga akan disampaikan sebagai bahan penjelasan kepada DPRD.
Sementara itu, menjawab pertanyaan terkait belanja operasi sebesar Rp901,2 miliar, pemerintah merincikan alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp416,47 miliar, belanja barang dan jasa Rp468,63 miliar, serta belanja hibah Rp16,1 miliar. Untuk menjaga efisiensi, pemerintah menerapkan pembatasan belanja rutin, termasuk perjalanan dinas yang tidak boleh melebihi 35 persen dari total belanja masing-masing OPD, kecuali terdapat pertimbangan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai penurunan Dana Desa, pemerintah menjelaskan bahwa alokasinya dalam RAPBD 2027 turun sebesar 54,09 persen dibandingkan APBD 2026. Penurunan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mendorong desa memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Terkait penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar pada Bank Maluku-Malut, pemerintah menyebut kebijakan tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kepemilikan daerah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi melalui pembagian dividen. Pemerintah mengungkapkan penyertaan modal yang telah direalisasikan pada periode 2013–2015 mencapai Rp6 miliar, dengan dividen yang telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,815 miliar.
Menutup jawaban pemerintah, Anjas berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama komisi-komisi DPRD dan mitra kerja perangkat daerah dapat memperdalam sasaran, keluaran, serta manfaat setiap program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, mengharapkan seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus memastikan APBD 2027 mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. (Red)













