HALTIM,kapita.id– Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Masa Sidang III Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Haltim, Kamis (01/10/2026).
Penyampaian hasil reses tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi DARI, Muhammad Ramadhan, yang memaparkan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melakukan kunjungan dan pertemuan langsung dengan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Ramadhan mengatakan, hasil reses menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik, mulai dari jalan, jembatan, akses pertanian, air bersih, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Reses merupakan bagian dari fungsi representasi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” kata Muhammad Ramadhan dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Sejumlah desa mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan desa, jalan tani, jembatan, tambatan perahu serta akses menuju kawasan pertanian dan perkebunan.
Di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan hotmix dalam desa, lanjutan jalan tani menuju lahan pertanian serta penyelesaian pembangunan jalan lingkungan. Sementara masyarakat Desa Sosolat Kecamatan Maba Utara menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan tani Waisango–Sosolat yang kondisinya mengalami kerusakan.
Selain itu, masyarakat Desa Loleba dan Nanas Kecamatan Wasile Selatan juga menyampaikan kebutuhan pembangunan tambatan perahu untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan nelayan.
Pada sektor sumber daya air, Fraksi DARI menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan drainase, saluran air, irigasi serta penyediaan air bersih. Salah satunya kebutuhan penyusunan rencana induk drainase Kota Maba untuk mewujudkan sistem pengelolaan air yang lebih terencana.
“Persoalan air bersih dan pengendalian banjir menjadi kebutuhan penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah,” ujar Ramadhan.
Di bidang pendidikan, Fraksi DARI menyampaikan sejumlah kebutuhan sekolah, mulai dari pembangunan pagar sekolah, ruang kantor, pemenuhan tenaga pendidik hingga rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Masyarakat Desa Labi-Labi, misalnya, mengusulkan pembangunan pagar dan ruang kantor SMP Negeri 11 Wasile serta pemenuhan guru Bahasa Inggris. Sementara Desa Peteley membutuhkan penyelesaian pagar SMP Negeri 6 Maba dan rehabilitasi gedung TPQ.
Pada sektor kesehatan, Fraksi DARI juga menyampaikan kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Di Desa Peteley, masyarakat mengusulkan pembangunan gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) dan pagar fasilitas kesehatan tersebut.
Sedangkan masyarakat Desa Labi-Labi menyampaikan kebutuhan pemenuhan tenaga dokter gigi dan dokter kandungan, mengingat masyarakat masih harus menggunakan transportasi laut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah lain.
Muhammad Ramadhan juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM. Masyarakat membutuhkan dukungan berupa bibit unggul, pupuk, alat pertanian, kendaraan pengangkut hasil produksi, sarana tangkap ikan, perahu fiber serta peralatan usaha kelompok masyarakat.
Selain kebutuhan pembangunan, Fraksi DARI turut menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan terkait aktivitas pertambangan PT Arumba Jaya Perkasa yang dinilai masyarakat berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas warga.
Menurut Ramadhan, masyarakat menyampaikan keluhan terkait aktivitas pencucian kendaraan tambang di sekitar Sungai Loleba, debu akibat aktivitas operasional, jalur angkutan tambang yang melintas di jalan utama serta persoalan penyelesaian lahan warga.
“Persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan perlu ditindaklanjuti secara objektif melalui koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangan agar kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat dapat berjalan seimbang,” jelasnya.
Dalam rekomendasi hasil reses, Fraksi DARI meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur melakukan verifikasi terhadap seluruh aspirasi masyarakat, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, serta mengintegrasikan usulan yang memenuhi persyaratan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Fraksi DARI juga mendorong perhatian terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, perlindungan masyarakat pesisir, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Muhammad Ramadhan menegaskan, hasil reses bukan sekadar daftar usulan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pembangunan yang harus mendapatkan tindak lanjut sesuai kemampuan keuangan daerah dan kewenangan pemerintah.
“Harapannya, aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan pembangunan Halmahera Timur yang lebih merata,” tutupnya. (Red)
