HALTIM  

Reses di Tiga Desa, Ashadi Tajuddin Serap Aspirasi Warga soal Infrastruktur

avatar Tidak diketahui
Foto bersama usai agenda reses

HALTIM,kapita.id– Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II Wasile.

Reses tersebut dilaksanakan di Desa Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, serta Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara.

Suasana dialog bersama warga saat agenda reses

Dalam agenda tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan infrastruktur, mulai dari ketersediaan air bersih, antisipasi musim kemarau dan musim hujan, fasilitas pendidikan, hingga akses jalan dan jembatan.

Di Desa Sondo-Sondo, salah satu aspirasi masyarakat berkaitan dengan kondisi mesin pompa air yang mulai mengalami kerusakan. Warga meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan atau penggantian mesin pompa sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang.

Ashadi mengatakan, persoalan ketersediaan air perlu mendapat perhatian sejak dini agar masyarakat tidak mengalami kesulitan air.

Sementara di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, di antaranya saluran untuk mengantisipasi musim hujan serta pembangunan tembok penahan di sisi sungai atau kali yang melintasi desa tersebut.

“Memang saat ini masyarakat sangat butuh saluran untuk antisipasi musim hujan terjadi di tahun 2027, terus tembok tepi di sisi sungai atau kali yang melewati Desa Rawamangun dan pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat,” kata Ashadi.

Menurutnya, masyarakat Rawamangun juga menyampaikan bahwa program pembangunan yang masuk ke desa tersebut masih minim. Kondisi tersebut dinilai kemungkinan turut dipengaruhi kebijakan pengurangan atau efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Sedangkan di Desa Labi-Labi, Kecamatan Wasile Utara, aspirasi masyarakat berkaitan dengan akses wilayah utara, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur jalan dan jembatan.

Ashadi mengungkapkan, salah seorang guru di SMP Negeri 7 Labi-Labi menyampaikan kebutuhan pembangunan ruang guru. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.

“Untuk di Desa Labi-Labi pada dasarnya ini menyangkut soal akses utara, fasilitas utara, akses jalan di kampung. Ada beberapa ruang guru di SMP Negeri 7 Labi-Labi yang masih dibutuhkan,” ujarnya.

Selain fasilitas pendidikan, masyarakat juga mengeluhkan kondisi jembatan yang menghubungkan Labi-Labi dan Dowongijaya.

Menurut Ashadi, akses jalan yang saat ini digunakan masyarakat di tengah permukiman merupakan jalur yang dikontrak oleh pemerintah daerah dan masa kontraknya akan berakhir pada Oktober 2026.

Di sisi lain, pekerjaan tembok penahan atau sea wall di sekitar jembatan tersebut hingga kini belum rampung. Masyarakat meminta pemerintah daerah segera menentukan langkah, apakah kontrak akses jalan tersebut akan diperpanjang atau pekerjaan tembok penahan dimaksimalkan hingga akses menuju jalan utama dapat digunakan.

Ashadi menilai berbagai aspirasi yang ditemukan selama reses di tiga desa tersebut menjadi gambaran bahwa kebutuhan infrastruktur masyarakat di desa masih cukup besar.

“Jadi memang perlu serap yang khusus lagi di pemerintah daerah terhadap para desa. Ini bagi saya cuma sampel yang ada di tiga kecamatan dan ternyata memang masyarakat masih banyak menyampaikan kekurangan infrastruktur di tengah-tengah desa,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dalam penyusunan program kerja ke depan dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar mendesak.

Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian di tengah pengurangan anggaran yang turut memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pembangunan.

Karena itu, hasil reses tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Ashadi menegaskan, program pembangunan ke depan perlu lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi warga di tingkat desa. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *